lensa98

Aroma Double Budgeting Rp9,9 Miliar di Distrik Navigasi Makassar Tercium, FOR TRANS PUBLIK Makassar Desak Kejati Sulsel Turun Tangan --- Makassar - 23/10/2026 Belanja barang dan jasa di instansi vertikal Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini giliran Satuan Kerja (Satker) Distrik Navigasi Kelas I Makassar yang tersandung dugaan kejanggalan perencanaan anggaran fantastis senilai *Rp9,936 Miliar* untuk pengadaan rambu suar pada Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan penelusuran data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP TA 2026, ditemukan dua paket pekerjaan dengan substansi, uraian, hingga spesifikasi teknis identik, namun dicatut dalam dua paket terpisah dengan kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) berbeda. "Modus ini mengindikasikan kuat dugaan rekayasa anggaran melalui pemecahan paket atau double budgeting", demikian Daeng Romo, sapaan akrab Bihamdi, SE., Direktur FOR TRANS PUBLIK Makassar.  Ia paparkan rinciannya investigasi nya kepa...

Bihamdi, SE., Direktur FOR TRANS PUBLIK Makassar Makassar - 22/10/2026 Wajah baru Jalan Letjen Hertasning Kota Makassar kini hampir rampung. Proyek strategis milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didanai melalui APBD Provinsi dalam skema Multi Years Contract (MYC) / Multi Years Project (MYP) 2025-2027 itu menunjukkan progres signifikan hingga 90 persen pada awal Agustus 2026. Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Muhammad Rosyadi, diberbagai media sebelumnya menyebut hingga Juli 2026 pemasangan kerb median (pembatas tengah jalan) saja telah mencapai 74,84 persen. Diketahui, Jalan Hertasning Baru masuk dalam Paket 1 MYP dengan nilai kontrak fantastis Rp430 Miliar. Paket ini mencakup 13 ruas jalan sepanjang 300,24 kilometer yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Sinjai dan Bulukumba. Secara keseluruhan, Pemprov Sulsel di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp...

Walikota Makassar, Appi, saat pimpin rapat terkait, 31 Juli 2026 silam.  Makassar, 22 Oktober 2026 -  Forum Transparansi Sarana Publik (FOR TRANS PUBLIK) Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menggandeng KPK untuk mengawal proyek strategis 2026. Dukungan itu disampaikan menyusul rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026) lalu. Rapat yang dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK Tri Budi Rahmanto tersebut membahas pencegahan agar proyek tidak mangkrak, tepat waktu, dan bebas korupsi. Bihamdi Basma, SE., Direktur FOR TRANS PUBLIK Makassar.  Direktur FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar, Bihamdi Basma, menilai langkah Wali Kota yang akrab disapa Appi itu sudah tepat. "Kami di FOR TRANS PUBLIK mendukung penuh. Kini, telah lebih 2 bulan sejak imb...

Oleh: Yahdi Basma, SH. (Diskusi Serial Hadianto Rasyid, ed. 13)  DARI KOTA YANG PERNAH DIKRITIK KOTOR, MENUJU PENGAKUAN NASIONAL Ada satu perjalanan menarik yang patut dibaca dalam dinamika pemerintahan Kota Palu di bawah kepemimpinan H. Hadianto Rasyid. Perjalanan itu bukan sekadar tentang bagaimana sebuah pemerintahan memperoleh penghargaan, melainkan bagaimana kebijakan publik berusaha mengubah kebiasaan masyarakat, membangun sistem pelayanan, dan menggeser cara pandang terhadap lingkungan perkotaan. Piala Adipura yang diterima Kota Palu pada 5 Maret 2024, setelah penantian panjang, merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut. Dua tahun kemudian, pada Februari dan September 2026, muncul kembali pengakuan nasional dalam bidang pengelolaan lingkungan dan kinerja pemerintah daerah. Rangkaian capaian ini menghadirkan satu tema diskusi yang relevan: Apakah perubahan wajah Kota Palu sedang bergerak dari transformasi kultural menuju dampak struktu...

Produksi Naik 20,8%, Kepatuhan Diklaim 94,40%, Tetapi Problem Pengawasan di Lapangan Masih Menyisakan Tanda Tanya Aktivitas warga di TPI MATANO, Bungku Tengah saat kapal ikan sandar. Foto Mei 2026. PALU, 11/9 Konferensi pers Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 9 September 2026 yang memaparkan kesiapan anggaran Rp33,73 miliar untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan layak mendapat perhatian publik. Bukan karena besarnya anggaran semata, melainkan karena terdapat anomali antara optimisme angka-angka yang disampaikan pemerintah dengan problem faktual pengawasan perikanan yang sebelumnya ditemukan di lapangan. Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah menyebut alokasi sekitar Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan juga diperkuat melalui Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 kapal serta dukungan kepada delapan kelompok masyarakat pengawas. Lebih jauh, pemerintah mengklaim tingkat kepatuhan pelaku usaha menin...

RANDY SUNUSI: “BAK MELIHAT MALAIKAT MAUT MENGHAMPIRI...” PARIGI MOUTONG — Ada pemandangan tak biasa dalam pelaksanaan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Kabupaten Parigi Moutong, 5 September 2026 lalu. Saat Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid tiba di gedung tempat pelaksanaan Konkerkab, perhatian peserta seketika tertuju kepada orang nomor satu di Kota Palu tersebut. Sejumlah peserta bahkan terlihat silih berganti mengajak Wali Kota Palu berswafoto. Hadianto yang dikenal mudah menyapa dan berinteraksi dengan siapa saja tampak melayani permintaan foto dari para peserta. Namun, di tengah suasana tersebut, justru muncul satu pemandangan yang mengundang perhatian. Sejumlah peserta yang berada di dalam ruangan mengaku melihat Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini , yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, bergegas meninggalkan area panggung. Menurut keterangan sejumlah orang yang hadir, Syam Zaini terlihat tergopoh-gopoh...